Kendala Penuntasan Kasus Kudatuli Karena Belum Masuk Pelanggaran HAM Berat dari Komnas HAM

Baca Juga: MK Tolak Uji Materi Tentang Aturan Ganja Medis Untuk Kesehatan

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga menuturkan, terkait dengan status kasus Kudatuli yang terkait pelanggaran HAM berat masih bersifat kajian.

Sandra pun membenarkan bahwa pada 2003 lalu kasus tersebut direkomendasikan sebagai pelanggaran HAM berat seperti kasus Tanjung Priok, Petrus, dan DOM di Aceh.

"Yang DOM Papua juga belum dilakukan penyelidikan. Begitu pula dengan kasus 27 Juli," ujarnya.

Sandra menambahkan, penyelidikan pro justitia terhadap kasus Kudatuli belum dibahas lagi oleh Komnas HAM. Walau demikian, statusnya masih bisa berubah jika ada keputusan baru dalam sidang paripurna Komnas HAM.

"Pro justitia ini tidak boleh dilakukan satu komisioner saja, itu putusan sidang paripurna dan tim dilakukan penyelidikan," tuturnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan penuntasan kasus tersebut. Dimana ia berharap, aparat pemerintahan terkait bisa memberi perhatian serius pada kasus tersebut.

Baca Juga: Motor Matic Sejuta Umat, Mirip Honda Beat, Siap Kalahkan Yamaha Fazzio, Cek Spesifikasinya

"Kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan itu, kita tidak pernah pernah lelah walaupun kita menghadapi tembok-tembok ketidakadilan hukum yang terus berhadapan dengan kita untuk menuntaskannya," kata Hasto.

"Oleh karena itu, DPP PDI Perjuangan mengharapkan kepada Komnas HAM, jajaran Pemerintah, Kejakgung untuk betul-betul menindaklanjuti agar peristiwa kelam itu bisa diungkapkan siapa aktor-aktor intelektual yang berada dibalik serangan kantor DPP PDI Inilah yang kita harapkan," tuturnya.***