Network
PORTAL KOTAMOBAGU, Pikiran Rakyat - Akselerasi pemerintahan dan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Papua diduga merupakan dampak dari keterbatasan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam menjalani aktivitas sebagai gubernur akibat kondisi kesehatan yang sudah empat kali mengalami stroke dan hingga saat ini masih dibatasi aktivitasnya.
Keluhan masyarakat terkait berkurangnya kinerja Pemprov telah disuarakan. Koordinator Cendekiawan Muda Papua, Paulinus Ohee juga mengeluhkan hal yang sama.
Paulinus berujar, sakitnya Gubernur Lukas Enembe dan kasus korupsi yang sedang dihadapinya, memang sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Baca Juga: Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia Papua Sebut di Atas Kepala Suku Hanya Ada Tuhan
“Penting sekali untuk adanya pejabat gubernur untuk melaksanakan proses pelayanan publik oleh Pemerintah,” kata Paulinus Ohee di Jayapura, Minggu 16 Oktober 2022.
Menurut Paulinus, dengan dinonaktifkannya Lukas Enembe dari jabatan Gubernur karena sudah sekian lama sakit, akan memberikan tiga manfaat sekaligus. Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum, dan kinerja Pemprov dalam melayani masyarakat tetap optimal.
“Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun Pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan gubernur untuk pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi” tegas Paulinus.
Ditambahkan, sangat penting sekali Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi.
Paulinus juga mengomentari terkait dilantiknya Lukas Enembe menjadi kepala suku besar Papua. Menurutnya, itu adalah sebuah kesalahan terhadap adat istiadat yang ada di Tanah Papua.
