Network
Beberapa laporan dugaan korupsi di lembaga ini disinyalir hanya menjadi mainan bagi oknum-oknum tertentu di korps Adhiyaksa.
Beberapa kasus yang hingga saat ini belum ada perkembangan berarti antara lain dugaan korupsi mark up dana Chrome Book Dinas Pendidikan Minahasa Utara, dugaan mark up dana Pembebasan Lahan RSUD Walanda Maramis, dugaan mark up pembebasan lahan SPBU Melonguane Talaud yang melibatkan politisi Demokrat Rudy Kululu, dugaan korupsi dana Covid-19 Kabupaten Sitaro, dugaan korupsi anggaran pembangunan Pasar Bersehati, dugaan korupsi dana alokasi khusus untuk pembangunan ruang sekolah di Minut, laporan korupsi proyek Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh Kec. Tikala Paal Dua, kasus korupsi dana incenerator di Kejari Manado, dan kasus pembangunan Rumah Mentalitas Pancasila di Universitas Negeri Manado.
Stenly Towoliu, Ketua Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS), menegaskan bahwa Kejaksaan harus lebih transparan dalam mengusut kasus-kasus korupsi.
Ia menyebut ada beberapa perkara yang penanganannya terkesan tertutup dan akan melaporkan hal ini ke pengawasan Kejagung.
Menanggapi hal ini, beberapa pegiat antikorupsi dan LSM mencatat beberapa laporan dugaan korupsi di Sulawesi Utara yang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan.
Mereka mendesak Kejaksaan lebih transparan dalam mengusut kasus-kasus korupsi serta mengklarifikasi tiap kasus. (***)
