PORTAL KOTAMOBAGU, Pikiran Rakyat - Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru bersama Kajari Kotamobagu Elwin A. Khahar dan Kapolres Bolsel, AKBP Ketut Suryana, menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Tentang Koordinasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Kegiatan penandatanganan PKS ini digelar di Lapangan Futsal Kompleks Panango, Senin 13 Februari 2023, turut dihadiri oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bolsel, jajaran Kejari Kotamobagu dan jajaran Polres Bolsel.
Mengawali sambutan, Inspektur Daerah Drs, Ridel Paputungan menyampaikan laoporan menyebutkan bahwa, PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan Agung dan Polri tentang Koordinasi APIP dengan APH terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Tujuan PKS ini untuk memperkuat sinergitas kerjasama antara para pihak dalam melaksanakan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah," urainya sembari menyebut PKS ini juga digunakan sebagai pedoman operasional dari para pihak untuk melakukan koordinasi.
Lanjutnya, jika ia mengatakan bahwa para pihak terkait dalam PKS ini terdiri dari 3 instansi.
"Yaitu Pemkab Bolsel yang menunjuk Pelaksana Teknis PKS yaitu Inspektur Daerah, Kajari Kotamobagu yang menunjuk Pelaksana Teknis Kasie Intel, Kapolres Bolsel yang menunjuk Kasat Reskrim," tutupnya.
Baca Juga: Dr Alfian Ratu dan Christine Maengkom Beberkan Sejumlah Fakta Terkait Dugaan Tipikor Kepada Kliennya
Sementara itu, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru mengatakan, kegiatan hari ini sangat peting dan telah direncanakan sejak namun baru terwujud hari ini.
“Kegiatan ini untuk menindaklanjuti kerjasama Kapolri dan kejagung, terkait APIP dan APH,” kata Bupati.
Bupati berharap, lewat kegiatan ini peran dan fungsi koordinasi APIP dan APH di daerah dapat terus terjalin dengan baik demi terwujudnya tatanan borokrasi daerah yang bersih dari tidakan penyalagunaan anggaran.
Baca Juga: MENGEJUTKAN! Mesin All New Toyota Agya GR Sport 2023 Lebih Buas dari Honda Brio RS, Cek Fakta
“Jadi kepada jajarannya ia berharap jagan sekali-kali menganggap remeh peran APIP dan APH di daerah. Semua ini dilakukan untuk menciptakan tatanan borokrasi yang bersih, bebas dari persoalan yang menyangkut hukum,” pungkasnya. ***