Network
Portal Kotamobagu - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui unit kerja Deputi Bidang SDM Aparatur menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kamis, 15 Februari 2024, di Jakarta.
Rapat yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, ini turut dihadiri oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Agenda rapat kali ini difokuskan pada substansi kebijakan terkait cuti pegawai ASN, talenta karir, serta batas usia pensiun jabatan ASN.
RPP Manajemen ASN menjadi salah satu turunan penting dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023. Pemerintah menunjukkan komitmennya dengan menggerakkan proses penyusunan kebijakan ini.
"Kami terus mengawal pembahasan terkait kebijakan turunan dari UU ASN No. 20/2023, yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN," ungkap Aba Subagja.
Dalam rapat tersebut, pembahasan substansi mencakup beberapa aspek penting, seperti cuti pegawai ASN, batas usia pensiun jabatan, dan pengembangan talenta karier.
RPP Manajemen ASN yang saat ini tengah disusun dan segera dirampungkan oleh pemerintah, membawa pembaruan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hasil rapat KemenPANRB mengungkapkan bahwa pembahasan substansi cuti bagi pegawai ASN mencakup tujuh jenis cuti, yang meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti kelahiran anak, cuti bersama, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara.
Penyatuan peraturan tentang cuti PNS dan PPPK menjadi satu peraturan tentang cuti pegawai ASN merupakan langkah signifikan dalam penyederhanaan regulasi.
