Network
Pada sidang tingkat pertama tahun 2022, terungkap bahwa kasus ini telah menguras keuangan negara hingga mencapai angka yang benar-benar mengejutkan, yakni sekitar Rp 659,1 juta dari total anggaran sebesar Rp 1,98 miliar yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan darurat bencana pada tahun 2020.
Baca Juga: Tragedi Maut di Tambang Emas: Pekerja Tertimbun, Aktivitas PETI Harus Dihentikan
Namun, yang lebih mencengangkan adalah pengakuan dari salah satu terpidana, Direktur CV Fajar, Yenny Syukur, yang mengungkapkan bahwa ia menerima 10 persen dari pekerjaan pembangunan lapak pedagang kaki lima di pasar kuliner tersebut.
Namun, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menemukan adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara volume dan mutu pekerjaan dengan harga satuan yang seharusnya, yang berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 659,1 miliar.
Namun, yang lebih mencengangkan adalah pengungkapan dalam putusan tersebut bahwa saksi-saksi dalam kasus korupsi pasar kuliner ini telah menyeret nama-nama pejabat eksekutif puncak dalam Pemerintah Kota Kotamobagu.
Bahkan, nama Wali Kota Kotamobagu muncul dalam keterangan saksi dalam putusan terpidana Yenny Syukur dan Denny Daun. Putusan tersebut juga merinci peran yang dimainkan oleh Wali Kota Kotamobagu dalam skandal ini.
Hingga berita ini diterbitkan pada Selasa, 19 September 2023, Pemerintah Kota Kotamobagu, melalui Dinas Kominfo dan Bagian Hukum, tetap terdiam dan enggan memberikan komentar terkait pengungkapan kasus korupsi yang mengguncang ibu kota Kota Kotamobagu ini.
Sementara itu, pasar kuliner Kotamobagu yang terletak di bekas rumah sakit Datoe Binangkang, Kelurahan Kotamobagu, tetap beroperasi dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu.
Peresmian pasar kuliner ini dilakukan pada Desember 2020 oleh Sekretaris Kota Sande Dodo, yang mewakili Wali Kota Kotamobagu. Skandal korupsi yang mengguncangnya masih menyisakan banyak tanda tanya yang belum terjawab. ***
