Network
PORTAL KOTAMOBAGU, Pikiran Rakyat - Diskusi Publik RUU KUHPidana yang digelar Kemenkominfo RI, di Hotel Four Point, Sario, Kota Manado, pada Selasa (20/9/2022) kemarin, mendapat penolakan dari LBH Manado.
Alasannya, Diskusi Publik RUU KUHPidana tersebut juga disertai aksi penolakan oleh masyarakat sipil saat acara berlangsung.
"Saat kegiatan berlangsung, masyarakat sipil melakukan aksi penolakan RUU KUHPidana dengan berdiri di tengah ruang kegiatan sambil membentangkan poster berisi #semuabisakena dan #tolakRKUHP," ujar narahubung LBH Manado Henly, kepada PK, Rabu (21/9/2022).
Henly menyatakan, dalam kegiatan itu, Kemenkominfo sebagai penyelenggara mengklaim bahwa kegiatan itu untuk menampung aspirasi publik atas RUU KUHPidana.
"Akan tetapi, LBH Manado menilai, kegiatan yang berlangsung selama 3 jam itu jauh dari prinsip partisipasi yang bermakna," ketusnya.
Baca Juga: Kementerian Kominfo Gelar Dialog Publik di Sulut, Bahas ini
Menurut LBH Manado, kehadiran tiga orang narasumber dari UI, Universitas Negeri Semarang, dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melegitimasi RKUHP secara akademis.
Selain itu, kata Henly, peserta yang diundang dalam diskusi publik juga tidak partisipatif. "Sebanyak lebih dari 150 daftar undangan dimana hampir 70% merupakan perwakilan pemerintah dan aparat penegak hukum, sedangkan partisipasi masyarakat sipil sebagai perwakilan publik sangat minim," jelasnya.
LBH Manado juga menilai, kegiatan itu hanya bersifat formalistik belaka dan tidak membuka partisipasi bermakna. "Bagaimana ratusan peserta dapat memberi pendapat dalam dialog yang hanya dilangsungkan selama satu jam? Bahkan, beberapa peserta yang mengangkat tangan dan ingin mengajukan tanggapan dan pertanyaan tidak direspon oleh panitia," timpalnya.
