Network
PORTAL KOTAMOBAGU, Pikiran Rakyat - Dalam upaya melakukan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat serta partisipasi publik terhadap Rancangan Kitab Undang- Undang Hukun Pidana.
Kementrian Kominfo menggelar dialog Publik. Pada giat yang digelar di Hotel Four Point Manado Sulawesi Utara Selasa (20/9/2022) tersebut menampilkan pembicara Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prf Dr Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Unibersitas Negri Semarang Prof Dr R Benny Riyanto dan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Dr Yenti Gamesih
“Dialog publik RUU KUHP sebagai upaya Pemerintah yang akan menggantikan KUHP yang saat ini merupakan produk Kolonial Belanda, dan lebih memberikan penyegaran terhadap produk UU KUHP yang relevan dengan kondisi terkini Masyarakat Indonesia,” Ungkap Bambang Gunawan Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kementrian Kominfo.
Baca Juga: TAK PERNAH TERWUJUD! Jelang Pemilu Isu Provinsi BMR Kembali Menggema
isu krusial yang banyak mendapatkan restitensi dari masyarakat yakni
1. Living Law atau hukum adat karena masyarakat adat dianggap sebagai satu pengakuan terhadap hukum adat yang masih diakui dalam satu komunitas masyarakat yang jika melanggar akan diberikan sangsi pidana
2. Pidana Mati yang dirumuskan lewat masa percobaan dan ketika napi mati berkelakuan baik maka akan ada pengurangan
3. Kebebasan berpendapat jika tidak dibatasi naka orang dengan bebas menghina siapa saja, setiap orang bisa menyebarkan berita hoax, santet
Baca Juga: Rapor Pendidikan Publik: Sulawesi Utara Masih Kurang Dalam Aspek Ini
4. Penghinaan terhadap Presiden bertujuan untuk menghormati Pimpinan Negara yang dipilih oleh kita dan itu juga berlaku bagi pemimpin negara lain.
