Network
Portalkotamobagu.com-Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dilantik sebagai Menteri ATR/BPN pada hari Rabu (21/2/2024) di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pelantikan ini menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), mengantikan posisi Mahfud MD yang mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pada pemilihan umum 2024.
Proses pelantikan (istimewa)
Upacara pelantikan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Ketua Wantimpres Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, dan Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, serta sejumlah menteri kabinet seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan lainnya.
Melalui keputusan Presiden Nomor 34P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju, AHY memulai tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN pada periode sisa masa jabatan 2019-2024.
AHY dalam sumpah jabatannya dengan tegas menyatakan kesetiaannya kepada UUD 1945 dan berkomitmen untuk menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara.
Ia juga menegaskan akan menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan sebaik-baiknya.
Pelantikan AHY ini menandai langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan agraria dan tata ruang serta menyelesaikan berbagai isu terkait pertanahan di Indonesia.
AHY diharapkan mampu membawa inovasi dan efisiensi dalam tugasnya sebagai menteri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang lebih baik.
"Ya Allah, berilah saya dan keluarga kekuatan, petunjuk dan bimbingan untuk terus memberikan karya terbaik bagi rakyat, bangsa dan negara, sebagai bukti bakti saya kepada Almamater tercinta, Lembah Tidar," ucap AHY yang diposting di akun Facebooknya.
Sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, Partai Demokrat akan memiliki representasi yang kuat di kabinet pemerintah melalui penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.
Seorang pejabat dari partai oposisi yang memegang posisi penting dalam pemerintahan dapat membawa perspektif baru dalam rangkaian kebijakan yang ada.
Dalam sistem multi-partai seperti yang terdapat saat ini di Indonesia, kerjasama antar partai sangatlah penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan nasional.
Keikutsertaan Partai Demokrat dalam kabinet dapat memperkuat upaya integrasi kepentingan yang beragam dalam bangsa Indonesia.
Kendati berlatar belakang militer dan bukan di bidang pertanahan, AHY memiliki pengalaman yang kuat dalam memimpin dan memanajemen organisasi, serta keterampilan untuk berbicara di depan publik.
Hal ini diharapkan akan membantunya memimpin Kementerian ATR/BPN dengan baik dan memberi dampak yang positif bagi pembangunan nasional. (lix)
