Network
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendukung pendapat Syamsurizal dengan mengatakan bahwa masa perjanjian kerja PPPK akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK.
Aturan tersebut mengatur masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta berdasarkan penilaian kinerja.
Adapun perpanjangan hubungan perjanjian kerja untuk PPPK yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama dan JPT Madya tertentu memiliki batas paling lama 5 tahun.
Kontrak ini dapat diperpanjang terus-menerus hingga mencapai batas usia pensiun dan sesuai dengan kebutuhan lembaga.
Tak hanya itu, BKN juga menjelaskan aturan bagi PPPK yang mengundurkan diri sebelum habis masa kontraknya.
PPPK yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian dapat disetujui dengan dua syarat, yaitu harus sudah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% dan telah mencapai target kinerja paling kurang 90%.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaru ini, diharapkan kesetaraan dan keadilan para pekerja PNS dan PPPK semakin terwujud.
Pemerintah tentu berharap langkah ini menjadi refleksi positif dalam peningkatan kualitas layanan serta komitmen para pegawai di sektor publik.
Kesetaraan dalam penghasilan ini, diharapkan juga dapat memotivasi para pekerja untuk bekerja lebih keras dan giat. (***)
