Network
Portal Kotamobagu - Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi landasan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah pemanfaatan bantuannya oleh rumah tangga penerima.
Kami akan membandingkan persentase rumah tangga penerima PKH yang menggunakan bantuannya untuk belanja pangan antara tahun 2022 dan 2021 di berbagai kabupaten/kota di provinsi ini berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Sulawesi Utara:
Baca Juga: Gorontalo Masih Termiskin, intip Angka Kemiskinan Provinsi di Pulau Sulawesi yang Butuh Pengentasan
Bolaang Mongondow:
2022: 76,00%
2021: 57,22%
Minahasa:
2022: 88,23%
2021: 63,74%
Kepulauan Sangihe:
2022: 79,66%
2021: 73,32%
Kepulauan Talaud:
2022: 86,29%
2021: 63,62%
Minahasa Selatan:
2022: 90,11%
2021: 84,01%
Minahasa Utara:
2022: 84,35%
2021: 74,68%
Bolaang Mongondow Utara:
2022: 96,48%
2021: 61,92%
Kepulauan Sitaro:
2022: 91,71%
2021: 82,91%
Minahasa Tenggara:
2022: 97,11%
2021: 76,82%
Bolaang Mongondow Selatan:
2022: 79,90%
2021: 66,35%
Bolaang Mongondow Timur:
2022: 91,87%
2021: 69,86%
Kota Manado:
2022: 63,02%
2021: 77,60%
Kota Bitung:
2022: 74,10%
2021: 58,13%
Kota Tomohon:
2022: 97,69%
2021: 90,00%
Kota Kotamobagu:
2022: 82,92%
2021: 46,22%
Baca Juga: Antara Curhat dan Kritik: Curahan Bacapres, Kaesang, Ganjar dan Anies?
Dari perbandingan ini, dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Utara mengalami peningkatan dalam pemanfaatan bantuan PKH untuk belanja pangan antara tahun 2021 dan 2022.
Seperti diketahui, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp 431,5 triliun untuk perlindungan sosial, menandai peningkatan signifikan dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Anggaran perlindungan sosial ini mencapai 15,9% dari total belanja negara, yang meskipun lebih rendah dari target pada tahun 2021 sebesar Rp 487,8 triliun, tetap menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya.
Dana yang dialokasikan sebagian besar akan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, termasuk belanja kementerian/lembaga (KL) dan non-KL.
Program-program kunci yang akan mendapat manfaat dari anggaran ini salah satunya mencakup PKH yang ditujukan untuk 10 juta dan keluarga penerima manfaat (KPM), Program Kartu Sembako yang akan membantu 18,8 juta KPM, serta Program Indonesia Pintar (PIP) yang mendukung 20,1 juta siswa. ***
