Network
PORTAL KOTAMOBAGU — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Perpanjangan PPKM ini tertuang lewat Surat Edaran (SE) NOMOR: 440/21.4514/Sekr-Dinkes Tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 Di Provinsi Sulawesi Utara.
Surat edaran ini ditandatangani 30 Juli lalu yang diberlakukan mulai 2 sampai 16 Agustus 2021.
Dalam surat edaran tersebut ditegaskan dalam poin pertama, sesuai kondisi epidemiologi, wilayah kabupaten/kota di Sulut dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan kriteria level assessment Covid-19.
Bupati/wali kota pun diminta menetapkan status kewaspadaan dan mengatur pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan kriteria level assessment Covid-19 di wilayah kecamatan, desa/kelurahan sesuai kaidah epidemiologi dan tingkat risiko penularan Covid-19, serta melakukan monitoring dan rapat koordinasi secara berkala dengan Satgas Covid-19 dan pemangku kepentingan terkait.
“Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan dan Pelatihan) dilakukan secara daring,” sebut Gubernur Olly Dondokambey seperti tertuang dalam poin 4 surat edaran tersebut.
Baca Juga: APPI Kirim Surat Terbuka ke Presiden Jokowi Soal Kepastian Liga 1,2 dan 3
Selama PPKM, pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor non essensial diberlakukan 25 persen Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
“Pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor essensial seperti keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen WFO dengan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Olly Dondokambey.
Di sektor pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda menurut Gubernur Olly Dondokambey pada poin ketujuh, pelaksanaannya diberlakukan 50 persen maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
“Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air) serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari diberlakukan 100 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat,” imbuhnya di poin kedelapan.
Olly Dondokambey juga menegaskan, kegiatan pertemuan seperti rapat dan sejenisnya yang dilakukan di dalam ruangan diberlakukan 25 persen kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 50 persen.
“Untuk Apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri, maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 25 persen,” bebernya dalam poin ke 11 dan 12 SE tersebut.
Gubernur OD juga menegaskan, resepsi pernikahan, acara duka dan acara syukur lainnya dihadiri maksimal 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan di tempat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.
“Kegiatan keagamaan dilakukan di dalam ruangan dengan kapasitas 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2021 dengan memperhatikan perkembangan epidemiologi Covid-19,” tegas Olly Dondokambey dalam poin 14 dan 15.***
