Network
Portal Kotamobagu - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, secara tegas membagikan wawasan berharga terkait pengembangan infrastruktur di Indonesia kepada sejumlah Menteri Keuangan dari negara anggota ASEAN.
Dalam acara High Level dialog di tengah pertemuan Menteri Keuangan ASEAN, Sri Mulyani menyoroti peran pembiayaan dalam mengatasi kesenjangan pembangunan infrastruktur, khususnya yang berfokus pada proyek infrastruktur berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa pembiayaan tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia telah mengakui urgensi pengembangan infrastruktur dengan mengalokasikan dana dalam struktur anggaran negara.
Namun, jumlah dana yang terbatas menjadi kendala dalam merespon kebutuhan infrastruktur yang semakin kompleks.
Untuk mengatasi tantangan ini, Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur.
Salah satu model yang diusulkan adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, sebelum melibatkan pihak swasta, Menteri Keuangan menegaskan bahwa terdapat tiga pondasi krusial yang harus dipersiapkan.
Pertama, diperlukan kerangka kebijakan yang dapat menarik minat investor. Sri Mulyani menekankan bahwa kejelasan dalam regulasi dan insentif yang menarik bagi investor swasta sangat penting guna meminimalisir risiko dan merangsang partisipasi aktif dari sektor tersebut.
