Network
Tidak hanya itu, pihak legislatif juga turut bergerak aktif dalam menangani masalah PETI ini, dimana setelah menerima laporan dari masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Ir Ariffin Olii, bersama pemerintah kecamatan, melakukan inspeksi mendadak di lokasi PETI beberapa minggu sebelumnya.
"Anda bisa melihat, bahwa masalah PETI ini telah mendapatkan tanggapan serius dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Provinsi," tambahnya.
Baca Juga: Kawasaki Ninja EV Siap Menggebrak Pasar Motor Listrik di Tahun Ini
Andrika juga menjelaskan bahwa PETI dapat dikenali dari beberapa kriteria, seperti kegiatan tambang yang tidak memiliki izin resmi, penambangan diluar area yang diizinkan, penambangan dengan izin eksplorasi namun dilakukan untuk kegiatan produksi, serta penambangan yang izin operasionalnya telah habis. Pemkab Bolsel hingga saat ini konsisten bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam menciptakan keamanan di wilayah ini.
Bukan hanya itu saja, Pemkab juga terus berupaya menjaga kelestarian alam, dan lingkungan hidup melalui penerbitan berbagai kebijakan pendukung.
"Bukti nyata dari komitmen ini adalah dikeluarkannya berbagai kebijakan terkait penanggulangan ekosistem alam di Bolsel, contohnya, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 289 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binarean. Selain itu, ada juga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa, yang secara intensif disosialisasikan sebagai bukti komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian alam dan lingkungan," tukasnya. ***
