Network
Portalkotamobagu.com - Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa di Kantor Bupati Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango pada Senin (17/7) lalu, mendapatkan tanggapan positif dari Bupati Haji Iskandar Kamaru SPt, MSi.
Bahkan, aksi tersebut diapresiasi oleh Bupati karena dinilai sebagai bagian dari dinamika dalam sistem demokrasi, hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel, Andrika Hasan, dalam konferensi pers yang dilakukan di Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, pada Selasa (18/7).
"Pak Bupati Iskandar tidak pernah menentang kritik atau aksi demonstrasi, selama dilakukan dengan mematuhi aturan yang berlaku, silahkan sampaikan pendapat dimuka umum karena itu merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, namun Bupati juga mengingatkan pentingnya menyuarakan pendapat secara etis, dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai serta adab kesopanan," tegas Andrika Hassan.
Baca Juga: Hidupkan Model Legendaris! Honda Resmi Perkenalkan Motor Barunya
Dalam kesempatan tersebut, Andrika juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaksediaan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyambut langsung aksi demonstrasi tersebut.
"Keduanya sedang memimpin rombongan ziarah ke makam tokoh-tokoh pemekaran daerah, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun daerah dan acara tersebut telah direncanakan sebelumnya," terangnya.
Selain itu, Andrika menyinggung mengenai isu pertambangan ilegal (PETI) di Bolsel, dimana ia menyatakan bahwa Bupati dan Wabup telah menerima laporan mengenai hal tersebut sejak jauh hari.
Baca Juga: Keren Abis! Motor Sport Untuk Pemula dengan Harga Terjangkau Resmi Diluncurkan
"Namun, ini bukan berarti Pemkab Bolsel membiarkan adanya aktivitas PETI. Pihak Pemkab melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selalu berkoordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi untuk menertibkan PETI. Bahkan, DLH Bolsel telah beberapa kali mengirimkan surat dan melakukan inspeksi lapangan di lokasi-lokasi PETI," terangnya.
Tidak hanya itu, pihak legislatif juga turut bergerak aktif dalam menangani masalah PETI ini, dimana setelah menerima laporan dari masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Ir Ariffin Olii, bersama pemerintah kecamatan, melakukan inspeksi mendadak di lokasi PETI beberapa minggu sebelumnya.
"Anda bisa melihat, bahwa masalah PETI ini telah mendapatkan tanggapan serius dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Provinsi," tambahnya.
Baca Juga: Kawasaki Ninja EV Siap Menggebrak Pasar Motor Listrik di Tahun Ini
Andrika juga menjelaskan bahwa PETI dapat dikenali dari beberapa kriteria, seperti kegiatan tambang yang tidak memiliki izin resmi, penambangan diluar area yang diizinkan, penambangan dengan izin eksplorasi namun dilakukan untuk kegiatan produksi, serta penambangan yang izin operasionalnya telah habis. Pemkab Bolsel hingga saat ini konsisten bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam menciptakan keamanan di wilayah ini.
Bukan hanya itu saja, Pemkab juga terus berupaya menjaga kelestarian alam, dan lingkungan hidup melalui penerbitan berbagai kebijakan pendukung.
"Bukti nyata dari komitmen ini adalah dikeluarkannya berbagai kebijakan terkait penanggulangan ekosistem alam di Bolsel, contohnya, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 289 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binarean. Selain itu, ada juga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa, yang secara intensif disosialisasikan sebagai bukti komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian alam dan lingkungan," tukasnya. ***
