Network
Portal Kota – The Indonesian Institute (TII) menyatakan bahwa keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta mencerminkan sikap konsisten yang dapat membawa risiko tinggi.
“PKS patut diapresiasi atas konsistensinya. Namun, dalam politik elektoral, perlu ada upaya membangun dukungan dengan pihak lain untuk memenuhi syarat pencalonan,” kata Felia Primaresti, Peneliti Bidang Politik TII, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Felia menyoroti bahwa PKS dikenal sebagai partai yang sangat konsisten dengan nilai-nilainya dan cenderung enggan bekerja sama dengan kelompok atau pemerintah yang sedang berkuasa. Sikap ini, menurutnya, sering kali mengisolasi PKS dari arus utama politik.
Baca Juga: Menkominfo Dorong Data Cadangan Wajib bagi Kementerian, Lembaga dan Daerah
Langkah PKS mengusung Anies-Sohibul dinilai Felia sebagai langkah berisiko, mengingat posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Ditambah lagi, perolehan suara PKS dalam Pemilu Anggota DPRD DKI Jakarta 2024 yang hanya mencapai 16,68 persen atau 1.012.028 suara, belum cukup untuk mencalonkan kadernya sendiri tanpa koalisi dengan partai lain.
“Kalau PKS ingin menang, jelas tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Felia.
Felia juga menambahkan bahwa pencalonan Anies-Sohibul bisa jadi merupakan strategi PKS untuk memperkuat posisi di mata pemilih. Anies Baswedan, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, memiliki basis dukungan kuat dan popularitas tinggi. Sementara Sohibul Iman, sebagai tokoh senior di PKS, diharapkan dapat menambah pengalaman dan kredibilitas bagi pasangan ini.
Namun, tantangan bagi PKS dan pasangan Anies-Sohibul tidaklah mudah. Situasi politik yang dinamis, termasuk wacana pencalonan putra Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai calon gubernur DKI Jakarta, bisa mempengaruhi konstelasi politik. Kaesang, yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki popularitas dan pengaruh politik keluarganya yang signifikan.
Baca Juga: BRI Blokir 1.049 Rekening Terindikasi Judi Online Sejak Juli 2023
