Network
Pada tanggal 29 September 1945, Menteri Keuangan A.A. Maramis mengeluarkan dekrit dengan tiga keputusan penting.
Baca Juga: Sejarah Hari Museum Nasional yang Diperingati Setiap Tanggal 12 Oktober
Keputusan pertama adalah tidak mengakui kewenangan pemerintah militer Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani wesel dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengeluaran negara.
Berikutnya, hak dan wewenang pejabat pemerintah militer Jepang dialihkan kepada Wakil Bendahara Negara, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
Terakhir, lembaga perbendaharaan negara dan semua lembaga yang menjalankan fungsi perbendaharaan negara (kantor pos) harus menolak membayar perintah pembayaran tanpa tanda tangan wakil bendahara negara.
Pada tanggal 1 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk mata uang bersama, yaitu uang De Javasche Bank, uang Hindia Belanda dan uang Jepang.
Tak berhenti sampai di situ, uang NICA dinyatakan tidak memiliki nilai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1945.
Baca Juga: Tanggal 8 Oktober Memperingati Kelahiran dan Kematian Siapa? Simak di sini
Atas dasar keputusan itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia, yang menetapkan mata uang sementara yang masih merupakan alat pembayaran yang sah tanggal 3 Oktober 1945.
Pemerintah selanjutnya berencana menerbitkan mata uang sendiri yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI), dimana Menteri Keuangan A.A Maramis membentuk Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Republik Indonesia di bawah pimpinan T.R.B. Sabaroedin dari kantor pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 7 November 1945.
