Network
PORTAL KOTAMOBAGU, Pikiran Rakyat - Akademisi yang juga Anggota Forum Komunikasi Dekan FISIP se Indonesia (DKISIP), Heri Herdiawanto, ikut angkat suara terkait tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang terganggu lantaran Gubernur Lukas Enembe tak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah secara maksimal.
Heri Herdiawanto pun mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, untuk bersikap.
"Soliditas penegak hukum dan support pemerintahan birokrasi oleh Kemendagri jelas perlu segera turun tangan demi menjaga kualitas pelayanan pada publik," katanya saat diwawancara Rabu 19 Oktober 2022.
Di sisi lain Alumnus Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menyayangkan sikap kuasa hukum Lukas Enembe yang meminta KPK menyelesaikan masalah korupsi dengan pendekatan hukum adat Papua. Pasalnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
"Sesungguhnya setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, hukum positif yang harus ditaati siapa pun," tuturnya.
Heri juga mendorong kerjasama serta ketegasan dan kepastian hukum oleh para aparat dalam menangani kasus ini. "Serta Enembe mestinya gentleman dan tidak boleh khawatir dengan prinsip keadilan jika memang tidak bersalah."
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Dia pun sudah dua kali mangkir saat hendak diperiksa penyidik pada September lalu. Pihak keluarga berdalih, Lukas Enembe akan tetap di rumah demi keamanan dan pertimbangan kesehatan.
Bahkan, terdapat sekelompok massa pendukung Lukas, yang dilengkapi senjata tradisional dan kendaraan berat berjaga di sekitar rumahnya.
