Network
PORTAL KOTAMOBAGU, Pikiran Rakyat - Ondoafi Besar dari Tanah Tabi, Yanto Eluay, turut menyoroti pincangnya pelayanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kepada masyarakat oleh akibat sakitnya Gubernur Lukas Enembe.
Putra Theys Eluay ini mengatakan, karena merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat adat di wilayah masing-masing, dia bersama tokoh-tokoh adat Papua lainnya setuju kalau Pemerintah Pusat mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga penyelenggaraan pemerintahan di Papua kepada rakyat supaya dapat berjalan.
"Kami mendukung sekali, masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan pemerintah,” kata pemilik nama lengkap Yanto Khomlay Eluay ini di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa 18 Oktober 2022.
Yanto menambahkan, supaya berjalan baik, pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan di Papua sampai ke tingkat Kota dan Kabupaten, Pemerintah Pusat harus menghadirkan pejabat yang mengambil alih tugas-tugas itu.
"Saat ini beliau (Lukas Enembe) sudah menjadi tersangka, yang kedua, beliau sedang sakit yang cukup berkepanjangan, saya kira Pemerintah Pusat sudah bisa mengambil langkah-langkah demi pelayanan pemerintah kepada publik," usul Yanto.
Yanto mengungkapkan, dirinya dan sejumlah masyarakat adat mendukung pemerintah dalam hal ini KPK, untuk menegakkan hukum dan mengungkap penyalahgunaan dana Otsus di Papua yang dilakukan oleh para pejabat Papua, termasuk terkait kasus Gubernur Lukas Enembe.
"Untuk saat ini saya boleh katakan seluruh komunitas masyarakat adat Papua mendukung penegakan hukum terhadap anak Papua, siapapun dia, yang terindikasi melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara,” tegas Yanto.
Yanto juga angkat bicara soal pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP). Menurut dia, tindakan DAP itu telah merusak tatanan adat.
Yanto menyebut, pengukuhan atau pengangkatan telah mencoreng wibawa masyarakat Papua. "Saya sendiri juga selaku tokoh adat di Papua ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua terkait pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar bagi tujuh wilayah adat di papua merupakan suatu tindakan yang melecehkan dan merusak tatanan adat Papua," kata Yanto.
