Network
PORTAL KOTAMOBAGU, Pikiran Rakyat - Sejumlah warga Jayapura kesal dengan sikap keluarga kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe yang terkesan berbelit-belit atas pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apalagi setelah mendengar informasi bahwa pengacara Lukas Enembe menyatakan pemanggilan terhadap Lukas Enembe telah disepakati oleh keluarga dan masyarakat adat Papua yang dilakukan di Jayapura, dengan disaksikan oleh masyarakat Papua di lapangan terbuka, dan dilakukan sesuai hukum adat Papua.
Nikolaus Demetouwm, warga Jayapura yang tinggal di Distrik Depapre menilai permintaan keluarga Lukas itu mengada-ada, dan mempertanyakan masyarakat adat yang disebut oleh pengacara Lukas.
"Kalau masyarakat adat pasti mereka mengerti aturan adat dan budaya. Dalam budaya orang Papua, saya belum pernah lihat dan dengar ada orang diperiksa di lapangan terbuka," tutur Niko.
Baca Juga: Ketua Dewan Adat Suku Yewena Yosu Tak Akui Lukas Enembe Kepala Suku Besar di Tanah Papua
Niko menyebutkan, dalam budaya masyarakat pesisir di Papua dikenal istilah 'batu lingkar'. Orang yang dituduh bersalah diperiksa oleh tua-tua adat dipimpin Ondoafi yang duduk melingkar di area batu lingkar tersebut.
"Jika terbukti bersalah, orang tersebut membayar denda adat atau melaksanakan hukuman yang dijatuhkan kepadanya disaksikan oleh warga kampung, supaya masyarakat sama-sama tahu dan tidak lagi mengulangi perbuatan orang yang dihukum tersebut," jelas Niko.
Menurut Niko, eksekusi hukuman atau pembayaran denda adat di lapangan terbuka bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku.
Tidak hanya itu, pelaku diajarkan sebuah prinsip hidup: berani berbuat salah, berani bertanggung jawab. Kesalahan yang sudah dilakukan harus ditebus dengan cara membayar denda adat.
