Network
PORTAL KOTAMOBAGU - Keadaan Covid-19 di Kota Bogor makin meresahkan. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan bahwa kasus corona aktif sudah mencapai 3.023 kasus.
Untuk persentase kasus meninggal akibat Covid-19 menanjak hingga 125 persen.
Terkait hal itu Bima mengatakan bahwa situasinya sudah hampir melampaui kapasitas Pemerintah Kota Bogor dalam hal penanganan Covid-19.
Jika tidak ada upaya pengendalian yang luar biasa dari pemerintah pusat, Bima khawatir Covid-19 di Kota Bogor tak terbendung lagi.
“Data Kota Bogor menunjukkan lonjakan yang luar biasa. Beberapa hari terakhir kasus Covid-19 di angka kisaran 300. Hari ini sampai jam dua, ada 262 kasus baru. Kemudian BOR kita penuh, RSUD untuk tempat tidur dewasa juga full. Di Kota Bogor semua mendekati penuh, jadi hampir semua terisi,” kata Bima Arya dalam konferensi pers di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi, Kota Bogor, Minggu 27 Juni 2021, dikutip Portal Kotamobagu dari Pikiran-Rakyat.com berjudul "Mengerikan! Kasus Kematian Covid-19 di Bogor Naik 125 Persen, Bima Arya Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan".
Selain itu Bima mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 minggu ini meningkat sampai 78 persen. Sementara di satu sisi yang begitu mengkhawatirkan adalah tingkat kematian Covid-19 yang naik sampai 125 persen.
Baca Juga: Gus Samsudin Berhasil Tumbangkan 2 Dukun Santet Pemuja Dajjal: Saya Punya Niat Baik
Karena kondisi tersebut, Bima mengatakan kalau kemungkinan upaya penanganan juga harus diganti karena mengingat kecepatan penyebaran Covid-19 sudah tidak bisa diimbangi dengan vaksinasi Covid-19 dan juga penambahan tempat tidur isolasi, dan juga jumlah nakes yang positif corona.
“Sementara di sisi lain, kebijakan insindental seperti pelarangan mudik, pembatasan mobilitas realitanya sulit dijalankan maksimal. Jadi PPKM terlihat maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakn berat ini,” ujar Bima.
Menurut Bima, dengan aturan PPKM Mikro yang tidak maksimal tekan Covid-19, perlu ada pembatasan yang lebih ketat secara makro. Oleh karena itu, PPKM perlu diimbangi dengan kebijakan yang lebih tegas dan ketat di wilayah makro.
“Persoalannya dalam skala wilayah, pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam memperkuat kebijakan tadi. Apa yang kita lakukan enggak mungkin membatasi jam operasional, jam kantor dan lain-lain. Tanpa instrumen kebijakan tingkat nasional, kita sulit mengatasi mobilitas warga,” kata Bima.
Sejauh ini, Satgas Covid-19 Kota Bogor, lanjut Bima, telah melakukan berbagai upaya seperti penambahan tempat tidur isolasi kasus corona sebanyak 30 persen dari kapasitas awal.
Selain itu, Pemkot Bogor juga akan mengaktivasi rumah sakit lapangan dan membangun Pusat Isolasi Covid-19 berbasis masyarakat di tingkat kelurahan.
“Itu enggak akan maksimal kalau tidak diiringi pembatasan di tingkat makro. Saya kira pemerintah pusat harus berani mengambil langkah kebijakan lebih ketat,” ujar Bima.
Kebijakan tersebut, lanjut Bima, tidak harus dipukul rata di seluruh wilayah namun sesuai dengan kedaruratan wilayah. Misalnya wilayah Jabodetabek, dan Bandung Raya yang berbasis regional dan banyak memiliki zona merah.
“Kalau ada konsekuensi logistik, saya kira pemerintah daerah pasti bisa mengambil langkah konsekuensi kebijakan, misalnya refocusing, realokasi anggaran, alokasi bansos, termasuk solidaritas warga kita yang masih sangat tinggi,” ujar Bima.
Lebih lanjut, Bima meyakini, kebijakan pembatasan skala makro ini bisa diterapkan di daerah asal diumumkan terlebih dahulu jauh-jauh hari.
Dengan demikian masyarakat dapat bersiap-siap, dan Pemkot Bogor bisa melakukan pendataan terkait jaring pengaman warga dengan upah harian.
“Poinnya adalah kita harus mengambil kebijakan tegas, ketat yang lebih makro. Saya kira kita melontarkan keinginan ini karena kita lihat data di lapangan. Semakin banyak nakes yang bertumbangan. Jangan lupa, nakes yang terpapar bisa mempengaruhi pelayanan dan target vaksin. Saat ini tren nakes yang terpapar luar biasa,” ujar Bima.***(Windiyati Retno Sumardiyani/Pikiran-Rakyat.com)
