PORTAL KOTAMOBAGU, Pikiran Rakyat- Guna memperluas jangkauan peserta program Kartu Prakerja, Pemerintah Indonesia merencanakan penambahan instensif Kartu Prakerja di tahun 2023 mendatang.
Hal ini sebagaimana dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperbesar anggaran Kartu Prakerja untuk tahun mendatang.
Senada dikatakan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya untuk tahun 2023 nanti, rogram ini akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja.
Baca Juga: Kembali di Buka, Begini Syarat Menjadi Peserta Program Kartu Prakerja Gelombang 46
Mulai dari bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta serta pemberian insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan yang diantaranya skilling, reskilling, dan upskilling.
"Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi COVID-19,” jelas Airlangga yang juga sebagai Ketua Komite Cipta Kerja dalam Rapat Komite Cipta Kerja, Senin (03/10/2022), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Airlangga mengungkapkan untuk tahun 2023 nanti, pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu.
Baca Juga: Begini Cara Daftar Gelombang 46 Program Kartu Prakerja
Adapun rincian pemberian bantuan yakni meliputi biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Untuk itu, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bantuan sosial hingga akhir kuartal IV-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.
“Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” beber Airlangga.
Baca Juga: Daftar Prakerja Tapi Dibilang Alamat Salah? Begini Cara Mengatasinya
Pun Ia mengingatkan kepada seluruh pihak terkait agar segera melakukan persiapan dan sosialisasi kepada setiap pemangku kepentingan tentang berbagai perubahan. Mengingat, skema normal akan mulai dijalankan di awal tahun 2023.***