Network
PORTAL KOTAMOBAGU - Wacana terkait vaksin berbayar memicu beragam komentar dari sebagian kalangan. Tak terkecuali dari anggota DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai wacana pemerintah soal vaksin berbayar lewat Kimia Farma adalah cara pemerintah mencari untung dengan memeras rakyat.
Memerangi pandemi Covi-19, kata Netty Prasetiyani, merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal menyelamatkan rakyat dari dampaknya.
Oleh karena itu, lanjut Netty Prasetiyani, masyarakat mestinya memperoleh akses yang sama dan setara atas vaksin gratis.
"Opsi vaksin berbayar ini seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” kata Netty kepada wartawan pada Senin, 12 Juli 2021, dikutip Portal Kotamobagu dari SeputarTangsel.com berjudul "Vaksin Dijual, DPR Sebut Negara Cari Untung dengan Cara Memeras Rakyat dan Minta Dibatalkan".
“Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis," ujarnya.
Sementara itu, kata Netty, rencana penjualan vaksin oleh pemerintah atau yang dikenal dengan vaksinasi Gotong Royong individu ini belum didiskusikan bersama DPR.
Baca Juga: Vaksin Sinopharm, Ketahui Efikasi dan Efek Sampingnya
“Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi Gotong Royong bagi individu atau perorangan. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi Gotong Royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu,” ujarnya.
