PORTAL KOTAMOBAGU - Koordinator PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin 9 Agustus lalu mengatakan akan menghapus data kematian dari indikator penanganan Covid-19.
Luhut mengungkapkan bahwa memang terdapat 26 kabupaten/kota yang berhasil turun dari Level 4 ke Level 3.
Hal itu menurut Luhut lantaran diterapkannya PPKM selama dua bulan terakhir yang kemudian menciptakan perbaikan kondisi pandemi.
"Dalam penerapan PPKM Level 4 dan 3 yang akan dilakukan 10-16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari Level 4 ke level 3. Hal ini melanjutkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan," kata Luhut dalam konferensi pers virtual pada Senin 9 Agustus 2021 malam.
Kendati terdapat sejumlah daerah yang mengalami perbaikan situasi, tetapi kenyataannya dalam beberapa hari terakhir angka kematian akibat Covid-19 tercatat di atas 1.000 orang per hari.
Padahal, jika dilihat dari angka kasus konfirmasi di Jawa dan Bali telah mengalami penurunan yang cukup signifikan di beberapa mayoritas provinsi, salah satunya di DKI Jakarta.
Hal itu, kata Luhut, disebabkan oleh adanya kesalahan ketika hendak memasukkan data kematian.
Lantas Luhut kemudian mengatakan perlu menghapus data kematian dari indikator penanganan Covid-19.
Keputusan itu pun mengundang beragam komentar lantaran dinilai tidak tepat dan bahaya. Salah satunya komentar dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Dikutip Portal Kotamobagu dari akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa keputusan itu berbahaya sebab bisa membuat penanganan Covid-19 tidak tepat sasaran.
"Ini bahaya. Jika penanganan pandemi Covid-19 dilakukan tanpa panduan yg benar,pembuat kebijakan bisa buta terhadap situasi yg ada di lapangan. Indikator kematian merupakan indikator valid utk melihat tingkat keparahan situasi wabah. Bs hilang arah penanganan pandemi di negeri ini,," tulis Mardani Ali Sera pada Rabu, 11 Agustus 2021.
Padahal, menurut dia, sejumlah ahli sudah mengingatkan jika angka kematian Covid-19 diduga tidak semuanya terlaporkan.
"Imbasnya, ketika menyusun strategi penanganan tidak ada data yang kuat. Kualitas penanganan pandemi pun jg turut dipertaruhkan," lanjutnya.
Mardani pun mengingatkan kalau ada data yang salah harus diperbaiki segera.
"Logikanya, jika ada masalah data, tidak bisa serta merta dijadikan alasan utk menghapus indikator tsb. Ada masalah diperbaiki, bukan dihindari," tulisnya.***