Portal Kotamobagu-Kepala Sekolah SDN 1 Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, J.CH.Kamagi.Spd., mengutarakan keprihatinan atas kondisi ruang kelas belajar di sekolahnya.
Dalam wawancaranya melansir dari bidiknasional.com di ruang kerjanya, dia menyatakan bahwa empat ruang kelas di sekolahnya tidak layak untuk digunakan lagi.
Bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 1954 ini mengalami kerusakan yang cukup besar, bahkan usia bangunan yang sudah puluhan tahun tersebut dapat membahayakan siswa dan guru ketika terjadi gempa.
"Meskipun pernah direhabilitasi, namun tidak seluruhnya. Kayu bangunan pun sudah banyak yang keropos dan bahkan dinding, plafon, serta lantai juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang cukup parah," ungkap Kamagi.
Dengan kata lain, bangunan masih dalam kategori semi permanen yang rentan terhadap kondisi alam.
Selama ini, pihak sekolah sudah berusaha mengusulkan perbaikan ke beberapa instansi terkait, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan dan kabupaten.
Bahkan, sekolah tersebut menduduki peringkat pertama dalam usulan perbaikan, namun belum ada tindakan yang diambil.
Mengingat kondisi bangunan yang semakin memprihatinkan, Kamagi memohon perhatian dari para pihak terkait, khususnya pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memperhatikan kebutuhan sekolah dalam proses belajar mengajar, terutama bagi siswa di SDN 1 Ponompiaan.
Selain itu, Selvi Lala, seorang warga desa Ponompiaan, juga meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menanggapi permohonan perbaikan bangunan yang diajukan pihak sekolah.
Dia menjelaskan bahwa bangunan tersebut sudah sangat parah dan tak layak untuk digunakan.
Memang tak dapat dipungkiri bahwa usia bangunan SDN 1 Ponompiaan sudah sangat tua.
Bahkan, bangunan tersebut sudah ada sebelum Kamagi lahir.
Kondisi semakin parah karena minimnya perawatan.
Jadi, selain mendukung permohonan perbaikan bangunan, pemerintah juga harus membantu meningkatkan perawatan dan pemeliharaan bangunan sekolah agar lebih layak huni.
Semoga kedepannya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat memperhatikan harapan masyarakat, sehingga siswa dapat belajar dalam kondisi yang aman dan nyaman. (***)