Portal Kotamobagu - Sulawesi Utara, salah satu provinsi yang kaya akan keindahan alamnya, ternyata masih memiliki tantangan serius dalam hal mengatasi kemiskinan.
Data terbaru mengenai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan gambaran yang menarik seputar tingkat kemiskinan di berbagai Kabupaten/Kota dalam provinsi ini selama tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data indeks yang diupdate oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, beberapa daerah mengalami trend positif sementara ada juga yang mengalami kenaikan.
Dalam pendataan ini, BPS menggunakana indikator P2 yang mana indikator ini memberikan gambaran tentang ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi tingkat ketimpangan tersebut.
Baca Juga: Cuaca Ekstrim! Pasokan Bapok Menipis, Warga Pulau Simuk Dilanda Kelaparan
Tren Kemiskinan 2020-2022
Mari kita lihat bagaimana tingkat kemiskinan di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara telah berubah dari tahun 2020 hingga 2022:
Kepulauan Sitaro:
Kabupaten ini memiliki tingkat kemiskinan yang rendah dengan indeks P2 yang menurun dari 0,14 pada tahun 2020 menjadi 0,09 pada tahun 2022.
Bolmut (Bolaang Mongondow Utara):
Bolmut mengalami peningkatan indeks P2 dari 0,14 pada tahun 2020 menjadi 0,26 pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 0,17 pada tahun 2022.
Kota Kotamobagu:
Kota ini mengalami fluktuasi indeks P2 yang signifikan, dari 0,16 pada tahun 2020 melonjak menjadi 0,39 pada tahun 2021, dan kemudian turun tajam menjadi 0,11 pada tahun 2022.
Minahasa:
Minahasa juga mengalami perubahan yang signifikan, dengan indeks P2 yang naik dari 0,17 pada tahun 2020 menjadi 0,32 pada tahun 2021, dan turun sedikit menjadi 0,22 pada tahun 2022.
Minahasa Utara:
Kabupaten ini mengalami peningkatan indeks P2 dari 0,19 pada tahun 2020 menjadi 0,26 pada tahun 2022.
Boltim (Bolaang Mongondow Timur):
Boltim juga mengalami peningkatan indeks P2 dari 0,20 pada tahun 2020 menjadi 0,12 pada tahun 2021, dan sedikit turun menjadi 0,10 pada tahun 2022.
Kota Bitung:
Kota ini mengalami penurunan indeks P2 dari 0,20 pada tahun 2020 menjadi 0,25 pada tahun 2021, dan kemudian turun lagi menjadi 0,12 pada tahun 2022.
Minahasa Selatan:
Kabupaten ini mengalami penurunan indeks P2 dari 0,20 pada tahun 2020 menjadi 0,13 pada tahun 2022.
Kepulauan Talaud:
Indeks P2 di Kabupaten ini juga mengalami penurunan, dari 0,24 pada tahun 2020 menjadi 0,16 pada tahun 2022.
Kota Tomohon:
Kota ini mengalami fluktuasi indeks P2 dari 0,25 pada tahun 2020 menjadi 0,21 pada tahun 2021, dan turun lagi menjadi 0,13 pada tahun 2022.
Kepulauan Sangihe:
Kabupaten ini mengalami peningkatan indeks P2 dari 0,25 pada tahun 2020 menjadi 0,38 pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 0,27 pada tahun 2022.
Bolsel (Bolaang Mongondow Selatan):
Bolsel mengalami peningkatan indeks P2 yang signifikan dari 0,33 pada tahun 2020 menjadi 0,46 pada tahun 2022.
Kota Manado:
Kota ini juga mengalami fluktuasi indeks P2, dari 0,36 pada tahun 2020 menjadi 0,33 pada tahun 2021, dan sedikit turun menjadi 0,29 pada tahun 2022.
Minahasa Tenggara:
Kabupaten ini memiliki indeks P2 yang cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan dari 0,61 pada tahun 2020 menjadi 0,42 pada tahun 2022.
Sulawesi Utara:
Tingkat kemiskinan di provinsi ini juga mengalami penurunan, dengan indeks P2 yang turun dari 0,25 pada tahun 2020 menjadi 0,26 pada tahun 2022.
Baca Juga: Pengguna Gas Elpiji 5 Kilogram di Kotamobagu Menurun? Gas Subsidi Terancam Tidak Tepat Sasaran?
Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Data Ini?
Dari data di atas, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara mengalami fluktuasi yang signifikan selama tiga tahun terakhir.
Beberapa Kabupaten/Kota mengalami penurunan yang positif, sementara yang lain menghadapi tantangan dalam mengurangi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Peningkatan indeks P2 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung meningkat, yang dapat mengindikasikan adanya ketidaksetaraan ekonomi yang perlu ditangani lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah daerah setempat perlu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan ekonomi di seluruh wilayah. ***