Network
Portal Kotamobagu - Masalah penggunaan anggaran kemiskinan menjadi sorotan setelah Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara, dan Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pengelolaan dana tersebut.
Menurutnya, anggaran kemiskinan senilai 500 triliun yang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga telah habis hanya untuk kegiatan rapat dan studi banding.
Aswar Anas menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa, dengan porsi yang lebih besar tiap kementerian dan lembaga.
Ironisnya, belanja ini seringkali disembunyikan di balik nama program atau kegiatan yang seakan-akan bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.
"Ada banyak nama atau kegiatan atau program yang terlihat bagus dan seakan-akan berpihak kepada rakyat miskin. Namun, ketika ditelusuri lebih dalam dan secara rinci, ujung-ujungnya digunakan untuk makan, minum, dan perjalanan dinas birokrasi para pejabat," ungkap Aswar Anas.
Menurutnya, meskipun terdapat banyak rapat, studi banding, dan program dokumentasi tentang kemiskinan, namun dampak nyata untuk pengentasan kemiskinan tidak terlihat.
Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, justru terpakai untuk kegiatan yang tidak produktif.
Menteri Aswar Anas menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap penggunaan anggaran kemiskinan agar lebih efektif dan efisien dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Hal ini menjadi PR bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk kemiskinan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi mereka yang membutuhkan.
