PORTAL KOTAMOBAGU - Isu soal adanya pegawai yang diduga terlibat Taliban sempat berembus atau didengar oleh pimpinan tetapi tidak memiliki bukti langsung siapa saja mereka yang terlibat.
Hal itu seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.
"Sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk memang isu itu tergiang di telinga kami," kata Nurul Ghufron di Jakarta pada Kamis, 17 Juni 2021, seperti dikutip Portal Kotamobagu dari Antara.
Baca Juga: Euro 2020, Hasil Pertandingan dan Klasemen Sementara Grup C dan D
Di sisi lain, Ghufron mengaku bahwa dirinya juga ditanyai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait isu taliban di tubuh internal lembaga antirasuah tersebut.
Komnas HAM juga menanyakan kepada Ghufron ihwal tes wawasan kebangsaan apakah bentuk kesengajaan demi menyasar orang-orang tertentu, terutama kepada 75 pegawai yang tidak lulus tes tersebut.
Namun demikian, Ghufron mengatakan bahwa semua berjalan objektif dan sesuai prosedur. Tak hanya itu, pimpinan KPK juga berusaha memperjuangkan nasib 75 pegawai yang kemudian menjadi 51 orang dengan berbasis indikator kriteria bukan nama-nama.
Baca Juga: Sudah Berdamai, Kalina Ocktaranny Bongkar Janji Vicky Prasetyo ke Wanita Lain
"Jadi, perjuangannya untuk me-review indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak," ujarnya.
Dari tiga klaster, kata dia, yaitu hijau sebanyak tujuh indikator, kuning enam, dan merah sembilan. Untuk itu, apa yang diperjuangkan memberi hasil dengan dicabutnya tujuh indikator hijau, enam indikator kuning, dan satu pada indikator merah.
"Hanya tersisa delapan kriteria yang di klaster merah," katanya.
Baca Juga: Mantan Pemain Timnas dan Persib Ini Memutuskan Jadi Kuli Bangunan
Hadirnya Ghufron ke Komnas HAM sekaligus mewakili pimpinan lembaga antirasuah tersebut untuk memberikan penjelasan terkait tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh Novel Baswedan dan pegawai KPK lainnya.***