Network
Portalkotamobagu-Potensi kerugian negara pada 14 paket pekerjaan tahun 2021 di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Daerah Sulawesi Utara hingga kini belum ada kejelasan.
Temuan ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Utara.
Kepala Dinas Perkimtan sebelumnya, Steven Tuegeh ST, menjawab singkat kepada media bahwa penyelesaian sudah dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengembalikan dana ke kas daerah.
Namun, Tuegeh belum dapat menunjukkan bukti penyelesaian terkait 14 paket pekerjaan tersebut.
Kelebihan pembayaran pada 14 paket pekerjaan dengan potensi kerugian negara sebesar miliaran rupiah diduga belum selesai sesuai rekomendasi BPK.
Bahkan, penyelesaian terhadap kasus ini telah melewati batas waktu yang diberikan oleh BPK.
Berikut adalah 14 paket pekerjaan Dinas Perkimtan Sulut yang terindikasi potensi kerugian tersebut:
Peningkatan jalan pemukiman kawasan Kalawat
Peningkatan jalan pemukiman kawasan Sea
