Network
Portal Kotamobagu-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Sulawesi Utara baru-baru ini mengungkapkan temuan menggemparkan terkait proyek belanja barang yang terdiri dari 14 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2021.
Menurut laporan BPK yang terungkap, terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.277.399.279,87 dalam proyek-proyek tersebut.
Dilansir dari dibalikfakta.com, proyek-proyek yang dimaksud saat itu dipimpin oleh Steve Kepel, yang menjabat sebagai kepala dinas Perkimtan Sulut.
Temuan ini menjadi sorotan utama dalam upaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di Sulawesi Utara.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua LSM Barak Mada Sulut, Freddy Boy Barahama, dengan tegas menyatakan perlunya tindak lanjut yang serius terhadap temuan BPK RI.
Ia menekankan bahwa tindakan tegas harus diambil oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap penyimpangan dan menghindari korupsi yang merugikan masyarakat.
"Temuan BPK ini adalah cerminan dari masalah serius dalam pengelolaan keuangan publik di daerah kita. Kami membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Tindakan hukum harus diambil terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam kekurangan volume ini. Kita tidak boleh membiarkan dana publik digunakan secara sembarangan," kata Freddy.
Kata dia, tindak lanjut yang akan diambil oleh APH akan menjadi penting dalam menentukan masa depan proyek-proyek di Sulawesi Utara.
Terlebih upaya untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan pengawasan akan menjadi kunci dalam memastikan dana publik digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.
Meskipun masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab dalam penyelidikan ini, satu hal yang pasti adalah pentingnya upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana publik bagi Sulawesi Utara.
"Temuan BPK ini merupakan langkah awal yang penting dalam arah yang benar," ujar Ketua LSM Barisan Masyarakat Republik Indonesia, Barak Mada Sulut. (***)
