Network
PORTAL KOTAMOBAGU Pikiran Rakyat-Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaksanakan Bimbingan Teknis (bimtek) dan Monitoring Evaluasi (monev) Program Pengendalian Gratifikasi di Ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado pada (14/2/2023).
Bimtek dan monev ini dihadiri langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Manado bersama Sekda Kota Manado serta narasumber dari KPK RI.
Di awal paparannya, Muhammad Indra Furqon dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI mengatakan bahwa masih sedikit masyarakat yang mengetahui apa itu gratifikasi.
"di tahun 2019, hanya 37% segmen masyarakat yang paham apa itu gratifikasi. Lalu, hanya 13% segmen pemerintah yang pernah lapor gratifikasi. Sementara 87% masyarakat tidak lapor gratifikasi karena takut nanti diproses," katanya.
Di Kota Manado sendiri, menurut Muhammad, gratifikasi masih berpeluang terjadi. Data dari Indikator Sistem Pengendalian Internal (SPI) 2022 menunjukkan bahwa peluang gratifikasi terjadi di Kota Manado untuk internal persentasenya 18% sedangkan eksternal 31%.
Selanjutnya, poin-poin yang dijelaskan oleh Muhammad yaitu gratifikasi dalam perspektif logika, etika, agama dan hukum. Secara khusus di perspektif hukum, bagi pegawai negeri/penyelenggara negara yang terbukti melakukan gratifikasi akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.
"bagi yang terbukti melakukan gratifikasi akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai Pasal 12, UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri tetapi bagi honorer, P3K, BUMN, dan BUMD yang juga terlibat di dalamnya," jelasnya.
Di akhir paparannya, Muhammad berpesan agar ASN di Pemerintah Kota Manado tidak menerima segala bentuk gratifikasi apalagi perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan publik. Menurutnya, ASN harus bermental melayani dan Ber-Akhlak, bukan bermental pengemis dan raja.
"bagi perangkat daerah yang berada di garis depan pelayanan publik seperti Dinas PTSP dan Dinas Dukcapil, jangan terima uang berapapun itu karena masyarakat akan menilai anda sebagai ASN dengan harga yang masyarakat berikan tersebut," pesannya.
