Network
Portal Kota - Pengamat kebijakan publik Simon Rumaropen menyambut positif kebijakan pemerintah yang menaikkan biaya operasional prajurit TNI/Polri di Papua.
Ia menilai langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja prajurit yang menjaga kedaulatan NKRI di wilayah tersebut.
"Kebijakan menaikkan biaya operasional prajurit TNI/Polri menjadi Rp97 ribu per hari diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan tugas prajurit kepada masyarakat di daerah setempat," ujar Simon Rumaropen di Biak, Kamis.
Simon menegaskan, peningkatan dana operasional ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan prajurit. "Sebagai masyarakat Papua, kita patut mengapresiasi kebijakan pemerintah ini.
Kenaikan anggaran operasional prajurit adalah bentuk perhatian serius terhadap kesejahteraan mereka," tambahnya.
Baca Juga: Biaya Hidup di Bali: Apakah Lebih Mahal Dibanding Jakarta?
Dukungan dari Tokoh Adat Biak
Tokoh adat Biak, JJK Mandibodibo, juga menilai langkah pemerintah tersebut sangat positif. "Sebagai warga Biak, kami mengapresiasi pengabdian prajurit TNI/Polri yang telah menjaga stabilitas keamanan di daerah ini.
Kebijakan pemerintah yang menaikkan biaya operasional akan meningkatkan kesejahteraan prajurit," katanya.
Mandibodibo juga menekankan pentingnya penyesuaian biaya operasional dengan kondisi ekonomi lokal. "Kenaikan biaya operasional ini penting untuk menyesuaikan dengan tingkat kemahalan harga kebutuhan pokok di Papua.
Dengan demikian, perbedaan dana operasional antara prajurit yang bertugas di wilayah paling Timur Indonesia ini diperlukan," jelasnya.
Baca Juga: Banjir Meluas di Kota Gorontalo, Enam Kecamatan Terdampak
Harapan untuk Peningkatan Kinerja
Dengan adanya kenaikan biaya operasional, diharapkan prajurit TNI/Polri yang bertugas di Papua dapat bekerja dengan lebih optimal dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dukungan dari masyarakat lokal terhadap kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat dan motivasi prajurit dalam menjalankan tugas mereka.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan prajurit, tetapi juga memastikan keamanan dan stabilitas di Papua tetap terjaga dengan baik. (Pikiran Rakyat Media Network)
