Network
Kendala keempat adalah ketidakmampuan untuk mengidentifikasi pemilih di Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pantarlih di TPS 23, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, tidak dapat menemukan nama-nama pemilih yang tercantum pada Form model A-Daftar pemilih.
Terakhir, kendala kelima terjadi di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, di mana beberapa TPS tidak berpenghuni.
Baca Juga: Jalan Tol Baru yang Siap Menghubungkan Probolinggo dan Banyuwangi, Begini Perkembangannya!
Menanggapi temuan tersebut, Lolly menyatakan bahwa Bawaslu telah menyampaikan surat imbauan dan saran perbaikan secara langsung terhadap adanya proses coklit yang tidak sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam PKPU No 7 Tahun 2022 juncto PKPU Nomor 7 Tahun 2023. Selain itu, data pemilih yang tidak akurat juga menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, Bawaslu mengimbau seluruh pihak untuk tetap mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
Melalui upaya pencegahan dan pengawasan yang intensif, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang akurat.
Baca Juga: Gempa Bumi Mengguncang Selatan Jawa, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
"Bawaslu menemukan gejala umum ketidaksesuaian prosedur sebagaimana tertuang dalam PKPU No 7 Tahun 2022 juncto PKPU Nomor 7 Tahun 2023. Terhadap adanya proses coklit yang tidak sesuai prosedur tersebut, Bawaslu menyampaikan surat imbauan dan saran perbaikan secara langsung," ungkap Lolly.
"Sementara terhadap adanya data pemilih yang tidak akurat, hasil pengawasan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)," katanya. ***
